Penelitian KKB di Singkawang Bersama IPADI Temukan Banyak Fakta Menarik

             Singkawang ( 5/7/2013): Setelah melakukan kegiatan 2 kali Focus Group Discusion (FGD) masing-masing di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) kota Singkawang dan Kantor Camat Singkawang Selatan, Tim Peneliti dari Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan BKKBN Kalimantan Barat menemukan beberapa fakta menarik terkait program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). 

Ket: pelaksanaan FGD di Kecamatan Singkawang Selatan

Beberapa fakta yang berhasil ditemukan Tim Peneliti yang terdiri dari Sukarsih Pandjaitan SE M.Si, DR.Wanto Riva’i, Agus Fitriangga SKM, MKM, dr.Dharmanely, Ir.Aulia Arfiansyah Arief M.Si dan Drs.Pranowo Adi M.Si antara lain. Partisipasi sebagian besar  masyarakat Etnis Tionghoa terhadap program KB masih rendah, yang diakibatkan oleh sikap ketertupan mereka terhadap program Pemerintah, Pasangan Usia Subur (PUS) masih banyak yang enggan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Angka Unmet Need masih tinggi, serta dukungan dari Pemerintah Daerah baik dari segi pendanaan maupun komitment terhadap program KKB masih relatif kurang.

            Dalam tanya jawab bersama tokoh masyarakat, Dinas Kesehatan, SKPD KB, PLKB, Kader yang diselenggarakan di kantor BPMPKB Singkawang misalnya, tim mendapatkan informasi bahwa program dan pelayanan KB masih belum menjangkau semua wilayah kelurahan dan lingkungan penduduk terutama masyarakat Tionghoa, PLKB masih kurang sementara usulan penambahan belum direalisasi Pemkot Singkawang, sistem maupun mekanisme pencatatan dan pelaporan yang belum akurat terutama pendataan Peserta Baru, Peserta Aktif, Ganti cara maupun Droup Out belum optimal, serta persoalan teknis maupun non teknis lainnya. Salah seorang tokoh masyarakat Singkawang bernama dr.H.Sumardi misalnya mengemukakan, masyarakat Tionghoa sulit didatangi dan tertutup, petugas PLKB masih kurang, dan sistem pencatatan maupun pelaporan perlu disempurnakan.” Saya melihat belum adil, warga pribumi dikejar-kejar agar mau ber-KB, sementara warga etnis Tionghoa sulit, jangankan mau ber-KB didatangi petugas saja sulit dengan berbagai alasan”papar dr.Sumardi. Tokoh masyarakat purnawirawan TNI yang cukup dikenal di kota Singkawang mengusulkan agar Pemerintah khususnya BKKBN menggandeng pihak Yayasan Kematian yang jumlahnya ratusan di Singkawang untuk mensosialsiasikan program KB. Menurutnya warga Tionghoa sangat patuh terhadap berbagai hal yang terkait dengan Yayasan kematian.

            Fakta menarik lainnya ditemukan pada FGD bersama kader Posyandu, akseptor KB MOP, MOW, pasangan belum menikah, serta PLKB di kecamatan Singkawang Selatan. Dalam FGD yang dibuka oleh camat setempat Awang Martin S.Sos tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa wilayah kecamatan Singkawang dengan 4 wilayah kelurahannya yang cukup luas hanya ada 1 PLKB perempuan. Kondisi ini diakui warga sulit terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan yang masih dalam wilayah Singkawang Selatan. Seperti halnya yang dikemukakan PLKB bernama Rini, seringkali sulit menjangkau daerah yang terpencil, terutama di wilayah kepulauan disamping memerlukan biaya relatif besar, juga warganya banyak yang tertutup terhadap informasi KB terutama warga keturunan Tionghoa. “kami sulit menjangkau daerah terpencil, selain jauh juga memerlukan biaya seperti untuk menyewa motor air sementara anggaran untuk ke sana tidak ada” ungkap Rini.

            Selain kendala teknis dan non teknis seperti yang dikemukakan PLKB Rini, Peneliti juga menemukan informasi bahwa ada Pasangan Usia Subur yang sudah memiliki 2 anak, dan tidak ingin menambah anak, tetapi tidak mau ber-KB (Unmeet need) dengan alasan takut. Ada juga akseptor KB Pria MOP tetapi sudah memiliki anak 4 orang. Disamping itu beberapa PUS lainnya yang hadir dalam FGD tersebut mayoritas menggunakan kontrasepsi PIL dan suntik (non MKJP) dengan alasan takut menggunakan Alkon MKJP.  Disamping fakta-fakta tadi, peneliti juga menemukan informasi menggembirakan bahwa ada 2 orang remaja putri yang mengaku ingin menikah pada usia 24 tahun dan 26 tahun. Alasannya ingin hidup lebih mapan terlebih dahulu serta dewasa. Menanggapi pertanyaan peneliti tentang Hubungan Seks Pra-nikah menurut kedua remaja putri tersebut harus dicegah dengan saling berkomitment dengan calon pasangannya, serta mempertebal iman. Demikian halnya ketika ditanya peneliti mengenai sumber informasi mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurutnya berasal dari berbagai media massa serta dari orang tua mereka masing-masing yang kebetulan merupakan  kader, dan Pegawai Negeri Sipil. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan remaja lainnya yang mungkin saja berasal dari keluarga kurang peduli serta tidak tersentuh akses informasi.

            Dari hasil penelitian ini selanjutnya menurut pemimpin Tim peneliti Sukarsih Pandjaitan SE, M.Si akan dikompilasi dengan fasil FGD yang diselenggarakan di kecamatan Singkawang Tengah dan kabupaten Sambas yang dilakukan Tim lain.  “Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model yang dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan program KKB di kota Singkawang dan Sambas” Ungkap Sukarsih. Adapun alasan dipilihnya kota Singkawang dan Kabupaten Sambas menurutnya karena di 2 wilayah ini capaian program KKB cukup bagus namun angka kelahirannya (TFR)-nya juga cukup tinggi. Disamping itu di Singkawang maupun Sambas menjadi fokus kegiatan KB Kencana, sehingga memerlukan data dan informasi yang lengkap. (by Adi Latbang)